11 Maret 2015 10:36

Tingkatkan Efisiensi Pengadaan di Daerah, LKPP Bentuk ULP Percontohan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat, dari sekitar 550 unit layanan pengadaan (LPP), saat ini ada 29 ULP percontohan yang independen, bebas intervensi, profesional, dan berintegritas.

Sebanyak 29 ULP ini tersebar di di 5 K/L yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, dan ITB, lima provinsi, dan 19 kabupaten/kota.

Menurut Kepala LKPP Agus Raharjo, Pembentukan ULP percontohan merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 di mana ULP wajib dibentuk oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan institusi paling lambat tahun anggaran 2014. Dipercaya, ULP percontohan mampu menghemat hingga 20 persen dari total anggaran pengadaan barang dan jasa tahun ini sekitar Rp 860 triliun (US$ 67 miliar).

Dengan e-catalogue saja anggaran yang bisa dihemat mencapai 11 persen. Jika implementasi ULP berjalan lancar, maka potensi penghematan akan lebih besar lagi. Untuk diketahui, sumber pendanaan yang digunakan LKPP untuk membentuk ULP percontohan ini sebagian berasal dari dana hibah yang diberikan oleh Amerika Serikat (AS) dalam program millenium challenge account (MCA) sebesar US$ 50 juta. Dana ini harus dipergunakan selama lima tahun hingga 2018 mendatang. Jika dalam lima tahun dana masih belum terserap secara keseluruhan, maka akan ditarik kembali.

Program ini terbagi dalam dua tahap, 29 ULP percontohan dalam waktu tiga tahun pertama, dan 71 ULP percontohan dalam waktu dua tahunberikutnya. Tercatat hingga Desember 2014, sebanyak 13 ULP berhasil menjadi struktur ULP permanen tanpa ad-hoc/pendampingan lagi. Selain itu, ada tambahan 60 staf ULP fungsional dari jumlah sebelumnya 230 staf ULP fungsional. Diperkirakan akan ada tambahan 353 staf ULP fungsional lagi selama program ini lancar.

Dari 13 ULP yang sudah permanen, di antaranya ULP Kabupaten Sukabumi, ULP Kabupaten Muaro Jambi, dan ULP Kabupaten Bone Bolango. ULP Muaro Jambi telah memproses 623 proyek pengadaan senilaai Rp 710 miliar sejak ikut proyek percontohan pada 2013 lalu. Sementara ULP Bone Bolango menangani 220 proyek pengadaan senilai Rp 300 miliar.

(MT sumber Yosi Winosa/EPR/LKPP)